PKS Serius Jaring Doktor

REPUBLIKA
JAKARTA -- Di saat partai-partai lain sibuk mencalonkan artis dan figur-figur populer, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru menjaring orang-orang yang bergelar doktor. PKS menolak langkah mereka dianggap hanya sebatas gaya-gayaan.

''Langkah PKS untuk menjaring orang-orang yang bergelar doktor tidak untuk gaya-gayaan. Juga, bukan untuk menyepelekan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi,'' ungkap Jazuli Juwaini, di Jakarta, Rabu (6/8).

Upaya yang ditempuh PKS, menurutnya, karena keinginan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. PKS ingin memberikan penghargaan terhadap dunia pendidikan, intelektual, dan ilmu pengetahuan. ''Saat ini, banyak doktor yang mengeluh karena kurang mendapat tempat yang layak sesuai keahliannya. Akibatnya, banyak yang akhirnya pergi ke luar negeri,'' paparnya.

Ditegaskan Jazuli, PKS ingin membangun kualitas SDM yang mapan dan berintegritas dengan tujuan untuk mempertahankan jati diri serta kehormatan bangsa. Diingatkannya, Malaysia saat ini melakukan lompatan yang signifikan. Ini karena Malaysia bisa membangun SDM yang berkualitas.

''Ketika pemimpin memiliki pengetahuan luas, dalam, dan tinggi maka diharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah bangsa,'' paparnya.Jumlah penduduk Indonesia yang banyak akan menjadi potensi yang sangat besar, kalau diimbangi dengan pendidikan yang baik. Dengan begitu, Indonesia akan siap bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. dwo


Meutia: Jangan Pilih Partai yang tak Peduli Perempuan

JAKARTA -- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, mengimbau calon pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 supaya jangan memilih partai yang tidak memberi perhatian kepada perempuan.''Kita harus kritis. Kita harus dobrak dominasi partai yang susah untuk memberi kesempatan kepada perempuan,'' kata Meutia, pada orientasi advokasi Undang-undang Politik bagi media massa dan perguruan tinggi di Depok, Selasa (5/8) malam.

Diakui Meutia, perempuan masih cukup langka untuk terjun ke politik, namun berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen pada kepengurusan partai politik maupun sebagai anggota legislatif.Perempuan, kata Menteri, kalau tidak diberdayakan, membuat pembangunan akan pincang. Hal ini karena perempuan adalah aset pembangunan dan bukan merupakan beban atau hambatan.

''Oleh sebab itu, peranan media massa dan perguruan tinggi sangat penting untuk ikut mendorong perempuan mengisi keterwakilannya di partai politik maupun di parlemen. Undang-undang pun telah mengamanatkan pembangunan manusia tanpa membedakan jenis kelamin dan tidak diskriminasi,'' katanya.Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Revisi Undang-undang Partai Politik, Yuda Irlang, menguraikan keterwakilan perempuan masih sangat rendah. ant